Profil Ratu Atut

Lahir 16 Mei 1962 di Ciomas Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. atau sering dikenal Ratu Atut adalah Gubernur Banten saat ini. Ia adalah Gubernur Wanita Indonesia pertama. Pada 4 Januari 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim radiogram tentang keputusan presiden (keppres) penetapan gubernur melalui Depdagri. Radiogram No 121.36/04/SJ tertanggal 4 Januari 2007 ditandatangani Sekjen Depdagri, Progo Nurjaman. Radiogram berisi permintaan kepada ketua DPRD Banten agar mengadendakan dan menetapkan jadwal rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Bersama wakil gubernur terpilih, Mohammad Masduki, ia dilantik pada 11 Januari 2007 dalam Sidang Paripurna Istimewa di Cipocok Jaya. Pelantikannya dipimpin oleh Ketua DPRD Banten, Ady Surya Dharma.

Pelantikan yang dilakukan oleh Mendagri Muhammad Ma'ruf dihadiri sekitar 2700 undangan. Selain Gubernur Jakarta Sutiyoso, hadir juga Ketua DPR-RI Agung Laksono dan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad serta bupati/wali kota se-Provinsi Banten dan sejumlah tokoh nasional lain.

Sidang paripurna mendapat pengamanan sedikitnya 2500 anggota kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, serta petugas Dinas Perhubungan di sekitar Gedung DPRD dan sepanjang jalan menuju lokasi pelantikan.

Sebelumnya, Ratu Atut terpilih sebagai wagub berpasangan dengan Djoko Munandarpada 11 Januari 2002. Ketika Djoko Munandar dicopot dari jabatannya karena terkait kasus korupsi, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Banten. Ia adalah wanita pertama yang menjabat sebagai gubernur sebuah Provinsi di Indonesia.

Pilkada banten 2011

Pada tanggal 22 Oktober 2011, diadakan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2011-2015. Hasil pilkada tersebut diumumkan oleh KPUD Banten pada tanggal 30 Oktober 2011 dan memastikan pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno memenangkan hasil pilkada. Pasangan Atut-Rano Karno mengalahkan pasangan nomor urut 2 Wahidin Halim-Irna Nurulita dan nomor urut 3 Jazuli Juwaeni-Makmun Muzzaki.

Tersangka kasus suap

Berdasarkan Konferensi pers yang diadakan di Gedung KPK Kuningan, ketua KPK Abraham Samad mengumumkan bahwa Ratu Atut terlibat dalam kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada Lebak dan ditetapkan sebagai tersangka. Atutdijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 nomor 1 KUHP. Ratu Atut dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dulu yaitu adiknya Tubagus Chaeri Wardana dalam kasus penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.  Setelah diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya pada 20 Desember, Atut langsung dijebloskan ke penjara. Atut akan ditahan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Walau begitu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Atut tetap sebagai gubernur sampai Ia ditetapkan sebagai terdakwa. Sedangkan sebagian tugas Atut diserahkan kepada wakilnya, Rano Karno .

PENDIDIKAN

• SD Negeri Gumulung Tahun 1974.
• SLTP Negeri 11 Bandung Tahun 1977.
• SMA Negeri 12 Bandung Tahun 1981.
• Akuntansi Perbankan Tahun 1984.
• Manajemen, Universitas Borobudur,2004

KARIR

• Gubernur Banten
• Wakil gubernur Banten
• Angkatan Muda Sliwangi Propinsi Banten.
• Wakil Bendahara Pengurus Persatuan Ahli Administrasi Indonesia Propinsi Banten.
• Anggota Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten.
• Ketua Kadindat Provinsi Banten.
• Ketua Asosiasi Distributor Indonesia (ARDIN) Provinsi Banten.
• Anggota Gabungan Pengusah Seoluruh Indonesia (Gapensi) Kabuapten Serang.
• Anggota Kamasyasya Bandung.
• Dewan Penasehat Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAIDO) Provinsi Banten.
• Bendahara Persatuan Pendekar dan Seni Budaya Banten Provinsi Jawa Barat (Bendahara).
• Ketua Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AAB) Provinsi Jawa Barat.
• Dewan Penasehat Tabloit Bisnis Indonesia.
• Anggota Banten Bisnis center Provinsi Banten.
• Ketua Korda Bendahara Persatuan Pendekar dan Seni Budaya Banten Provinsi Jawa Barat.
• Wakil Bendahara DPP Partai Golkar itu, tidak dengan mudah.
• Bendahara Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar.

PENGHARGAAN

• Anugerah Citra Perempuan Indonesia di Bandung.
• Anugerah Sosial dan Wirausaha dari Yayasan Pesona Indonesia tahun 2001
• Anugerah Citra Kartini tahun 2003 di Jakarta.